Toleransi penting bagi setiap masyarakat, namun hal ini menjadi sangat mendesak di negara-negara yang bergelut dengan persoalan keberagaman dalam hal etnis, agama, ras, dan kelompok sosial. Di Indonesia, salah satu negara yang paling plural dan terpolarisasi di dunia, masing-masing rezim berupaya meredam segala kemungkinan manifestasi konflik berbasis SARA. Konflik-konflik ini, seperti pendapat Harold Crouch (2010), 渕enantang premis fundamental nasionalisme Indonesia yang memproklamirkan persatuan sebuah bangsa di mana semua warga negaranya, terlepas dari afiliasi etnis, agama, dan wilayah mereka, memiliki identitas Indonesia yang sama.
Mencari sifat-sifat baik seperti toleransi untuk meredam konflik kekerasan yang disebabkan oleh keberagaman bukanlah hal baru. Seperti di belahan dunia lain, peran pendidikan di Indonesia dianggap penting dan sangat penting untuk mendorong hidup berdampingan secara damai dan mempertahankan dialog terbuka antar kelompok yang berbeda (Mulya dan Aditomo 2019; Parker 2018, 2014; Raihani, 2014, 2011 ).
Ada beberapa alasan mengapa masyarakat percaya bahwa pengajaran toleransi di sekolah itu perlu. Pamela Tiedt dan Irish Tiedt (1995) berpendapat bahwa merupakan tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan pemahaman budaya, menghilangkan prasangka, menghilangkan stereotip, dan membuat perbedaan besar dalam kehidupan siswa. Sejalan dengan ini, Vaclav Havel berpendapat bahwa pendidikan adalah elemen paling penting dalam masyarakat kita dan 渟egala sesuatunya bergantung pada hal itu (pendidikan) (1993, 117).
Pentingnya meningkatkan toleransi melalui pendidikan telah dibahas oleh banyak pakar (misalnya, Parker 2014; Raihani 2014; Hansen 2011); Namun, masih ada pertanyaan yang menanyakan tentang kemanjuran secara keseluruhan dan perlunya instruksi yang efektif dalam mengajarkan toleransi bagi siswa dari berbagai latar belakang budaya. Artikel ini membahas peran lembaga pendidikan dalam mendorong budaya damai di Indonesia. Untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana toleransi diajarkan di negara ini, penting untuk mengkaji persepsi guru tentang toleransi dan signifikansinya serta motivasi dan strategi mereka untuk mengajarkan toleransi di lingkungan sekolah yang berbeda.
Hal ini terbukti secara intuitif dan didukung oleh penelitian bahwa pandangan dan sikap guru mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendekatan siswa terhadap keberagaman dan toleransi. Dalam tinjauan literaturnya, Ioana Boghian menulis bahwa 渟emua studi yang dianalisis dalam tinjauan literatur kami menyimpulkan bahwa guru menyadari perlunya jenis pendidikan yang mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, penerimaan perbedaan, dan keberagaman, baik kita mengacu pada hal tersebut. sebagai pendidikan antar budaya, perdamaian atau toleransi (2016, 198).
Meskipun temuan penelitian kami mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya yang diulas oleh Boghian, kami ingin mengajukan argumen bahwa konsep toleransi belum dianut sepenuh hati oleh para guru sekolah di Indonesia dan kurangnya orientasi antaragama membuat efektivitas pendidikan agama patut dipertanyakan. untuk meningkatkan toleransi. Meskipun mereka memiliki motivasi yang kuat untuk mengajarkan toleransi untuk hidup berdampingan secara damai, mereka tidak dibekali dengan literasi agama yang baik.
Studi yang kami lakukan menemukan absennya pembelajaran antaragama dalam pendidikan Indonesia menyulitkan siswa untuk melakukan pendekatan terhadap keberagaman agama secara bermakna. Kurangnya minat untuk mempelajari agama lain menggambarkan kecenderungan umum di kalangan umat Islam, dan hal ini tidak hanya terjadi dalam konteks Indonesia. Berkaca pada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dialog Kristen-Muslim, Daniel Madigan menulis bahwa 淯paya-upaya dialog teologis ini menjadi lebih sulit karena kenyataan bahwa sering kali peserta dari kalangan Kristen telah mempelajari Islam, sering kali secara mendalam, sedangkan relatif sedikit umat Islam yang mempelajari Islam. studi teologis yang serius tentang Kekristenan (2012, 71).
Patut dicatat bahwa belum ada sekolah menengah atas di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang menawarkan mata pelajaran agama-agama dunia dalam kurikulumnya, topik ini akan dikembangkan dalam artikel tersendiri. Karena keberagaman agama merupakan komponen kunci keberagaman budaya, maka literasi agama sangat penting untuk memahami latar belakang budaya masyarakat Indonesia. Hal ini juga merupakan kandidat kuat untuk menciptakan ruang kelas yang inklusif, pluralistik, dan multikultural yang diperlukan untuk mencegah intoleransi beragama.
Karena studi tentang agama lain dipandang sebagai 渃ampur tangan dalam urusan orang lain, sebagian besar siswa lulus dari sekolah menengah atas tanpa belajar bagaimana membuat catatan yang benar tentang agama lain. Hal ini tentu saja meresahkan karena manfaat belajar agama dapat mengurangi rasa curiga antar kelompok agama yang berbeda. 淧romosi literasi agama yang bertujuan, tulis Sachi Edwards, 渁kan membantu siswa tidak hanya menjadi warga negara yang berpengetahuan luas, namun juga menjadi konsumen yang lebih kritis terhadap pesan-pesan media yang berkaitan dengan agama (yaitu, tidak terlalu terpengaruh oleh generalisasi yang berprasangka buruk) dan menjadi lebih baik. lebih memahami (dan mengurangi rasa takut) terhadapperilaku dan praktik orang-orang yang berasal dari tradisi agama selain tradisi mereka sendiri (2018, 165). Pertanyaan mengenai seberapa banyak pengetahuan yang harus dimiliki siswa tentang agama lain sebelum mereka dapat mulai mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut masih menjadi bahan diskusi.
Namun, tidak ada keraguan bahwa, seperti argumen Paul Bramadat, 渒etidaktahuan [tentang agama] hanya akan mengarah pada keterasingan kelompok dan individu dan berlanjutnya beberapa bentuk diskriminasi yang sudah mengakar (2009, 23). Justru untuk mencari dan mengatasi masalah intoleransi beragama maka siswa harus diperkenalkan pada kekayaan tradisi agama dan ekspresi budaya yang beragam. Menumbuhkan toleransi beragama melalui keakraban dan pendidikan beragama memiliki dampak luas yang melampaui lingkungan kelas.
Alih-alih mengajarkan keberagaman agama, sistem pendidikan Indonesia cenderung mendorong kohesi sosial dan mengurangi sikap bermusuhan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk menjamin kohesi sosial bangsa, negara Indonesia berupaya memastikan bahwa kurikulum sekolah mendukung nilai-nilai nasional dan bermanfaatkepentingan negara, termasuk tuntutan akan pendidikan kewarganegaraan baru setelah runtuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Reformasi pendidikan kewarganegaraan dimulai pada tahun 2001 dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan baru diujicobakan secara terbatas pada tahun ajaran 2001/2002 dan secara nasional pada tahun 2002/2003, dengan rencana adopsi versi final pada tahun 2004 (Gaylord 2009, 4).
Ketika undang-undang pendidikan tahun 2003 disahkan, 減enciptaan kewarganegaraan demokratis dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional (Syafruddin 2011, 28). Hal yang juga ditegaskan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan keimanan (iman), ketakwaan (takwa), dan akhlak mulia (akhlak mulia) warga negara Indonesia menjadi tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana dicatat dengan tepat oleh Didin Syafruddin, 淚man, takwa, dan akhlak mulia belum pernah disebutkan sebelumnya (2011, 27). Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan masyarakat Indonesia akan menjadi lebih toleran dan berbudi luhur dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis: Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si.
Sumber: Mun檌m Sirry, Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Drajat Trikartono & Muhammad Turhan Yani, 淭eachers perspective on tolerance education in Indonesia high schools, British Journal of Religious Education. /01416200.2024.2345213.
