Humas FH (19/08/25) | Hari kedua penyelenggaraan 8th Conference on Human Rights di 51动漫, pada tanggal 13 Agustus 2025 kembali menghadirkan diskusi mendalam mengenai tantangan perlindungan hak asasi manusia di tengah transisi energi, disrupsi teknologi, dan kemunduran demokrasi. Pada Plenary Session kedua, dua pakar internasional, Dr. Elisabeth Kramer dari University of New South Wales dan Prof. Catherine Renshaw dari Western Sydney University, hadir membawakan materi bertema 淗uman rights-based approach to construct inclusive policy development ensuring fair access, equitable distribution and environmental justice. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Maradona, S.H., LL.M.
Dalam presentasinya, Dr. Elisabeth Kramer menyoroti dilema besar yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait kebijakan kesehatan dan industri tembakau. Menurutnya, Indonesia berada dalam tarik-menarik antara kewajiban negara melindungi kesehatan masyarakat dengan kepentingan ekonomi dari industri tembakau. 淪etiap tahun ratusan ribu nyawa melayang akibat penyakit terkait rokok, namun di sisi lain, jutaan tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada industri ini. Inilah bentuk nyata pertarungan antara hak atas kesehatan dengan realitas ekonomi, jelas Kramer. Ia menekankan pentingnya menempatkan hak atas kesehatan sebagai dasar kebijakan, tanpa mengabaikan kebutuhan akan keadilan sosial dan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Prof. Catherine Renshaw membahas dinamika advokasi lingkungan hidup di tengah rezim otoritarian di Asia Tenggara. Ia menegaskan bahwa gerakan aktivis lingkungan menghadapi tantangan berat ketika kebebasan sipil dibatasi dan demokrasi melemah. 淟ingkungan hidup adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun di banyak negara Asia Tenggara, perjuangan ini kerap dibungkam dengan alasan stabilitas politik dan ekonomi, ungkap Renshaw. Ia menyoroti pentingnya memastikan kebijakan pembangunan dan transisi energi tidak hanya berpihak pada kepentingan pasar, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan lingkungan (environmental justice) dan distribusi manfaat yang merata.
Baca Juga:
Diskusi yang dipandu Dr. Maradona berlangsung interaktif, dengan audiens yang aktif memberikan pertanyaan seputar bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari perdebatan tersebut, tampak jelas bahwa pendekatan berbasis HAM dalam penyusunan kebijakan inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa transisi energi dan disrupsi teknologi tidak menimbulkan ketidakadilan baru.
Plenary kedua ini memberikan perspektif bahwa isu kesehatan, lingkungan, dan demokrasi bukanlah ranah yang terpisah, melainkan saling terkait erat. Dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan, kebijakan publik dapat diarahkan pada tujuan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Penulis: Jessica Ivana Haryanto
Editor: Masitoh Indriani
