Berita UNAIR Pascasarjana, Jumat, 23 November 2024 Sekolah Pascasarjana 51动漫 kembali menggelar Airlangga Forum dengan tema 淢enakar Postur APBN 2025 pada Jumat, 22 November 2024. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti Dr. Ni Made Sukartini, SE., M.Si., MIDEC, Koordinator Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan; Dr. Shohibul Imam, anggota Komisi XI DPR RI; dan Muchamad Ghufron, Deputy Editor in Chief CNBC Indonesia. Diskusi yang merupakan bagian dari Forum Diskusi Denpasar 12 edisi ke-212 ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Isu ini menjadi penting karena para narasumber memiliki sudut pandang yang beragam, memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa sekolah pascasarjana untuk memahami sistematika APBN. Dalam paparannya, Dr. Made menyoroti isu ketahanan pangan, terutama terkait tingginya impor dari negara seperti India dan Pakistan, meskipun sebelumnya impor lebih banyak dari Amerika Serikat. Ia menjelaskan upaya pemerintah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk rencana membuka lahan sawah baru di luar Jawa.
Namun, tantangan seperti budaya bertani, alih fungsi lahan di Jawa menjadi kawasan residensial, serta himpitan biaya produksi dan kelangkaan air menjadi perhatian utama. 淢asalahnya adalah bagaimana kita mengupayakan intensifikasi atau ekstensifikasi? Ekstensifikasi mungkin menjadi solusi, seperti membuka sawah baru di luar Jawa, tetapi pertanyaannya, apakah SDM-nya siap? ungkap Dr. Made.
Selain itu, Dr. Made juga membahas isu swasembada energi dan perbaikan subsidi. Ia mengungkapkan bahwa produksi minyak dan gas semakin menurun, sehingga rencana pemerintah mencakup swasembada pangan, energi, dan pembenahan subsidi. Salah satu aspek penting dalam pembenahan subsidi adalah keterbukaan data produksi minyak mentah dan hasil migas negara. 淜ita harus transparan terkait data produksi migas, sehingga subsidi bisa benar-benar tepat sasaran, tambahnya.
“Pertanyaannya besar, kenapa tidak ke Batam atau kawasan besar industri lainnya di Jawa?” ungkapnya. Menurutnya, salah satu hambatan utama adalah regulasi yang kurang mendukung kemudahan investasi. Ia menyarankan pemerintah untuk melakukan perbaikan sejumlah peraturan guna memperlancar proses investasi di Indonesia.
Selain itu, Ghufran juga mengkritisi kebijakan impor di Indonesia yang dinilai terlalu terbuka. Ia menyebut keluhan dari para pengusaha lokal, yang merasa bahwa seharusnya ada lebih banyak hambatan (barrier) untuk melindungi produk lokal agar dapat bersaing secara setara di pasar. “Kebijakan yang melindungi produk lokal sangat diperlukan agar daya saingnya meningkat,” tambahnya. Ia juga menyoroti permasalahan terkait bea cukai, yang menurutnya masih menjadi kendala signifikan dalam meningkatkan efisiensi perdagangan di Indonesia.
Sekolah Pascasarjana 51动漫 berharap acara ini dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan inspiratif bagi mahasiswa pascasarjana serta para pemangku kepentingan. Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, diskusi ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam dan melahirkan ide-ide inovatif untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pemaparannya, Dr. Shohibul menyampaikan pandangan terkait prospek ekonomi 2025, terutama dalam konteks perekonomian global yang cenderung melambat. Berdasarkan data Bank Indonesia, Indonesia dan India menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan Amerika Serikat, dengan Indonesia mencatatkan pertumbuhan 4,5 persen dan inflasi 2,9 persen. “Artinya, tanpa upaya signifikan, kondisi ekonomi kita masih relatif baik,” ungkap Dr. Shohibul. Namun, ia menyoroti adanya defisit yang menyebabkan ruang fiskal menjadi cukup sempit.
Meski begitu, Dr. Shohibul tetap optimis terhadap langkah-langkah pemerintah yang mencakup swasembada pangan dan energi, subsidi yang tepat sasaran, serta hilirisasi sebagai modal penting untuk memperbaiki kondisi negara. Segala upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap hingga mencapai 8 persen di masa mendatang. Ia juga menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo cenderung mendekati model ekonomi kerakyatan.
Dalam sesi diskusi, Muhammad Ghufran menyoroti tantangan dalam menarik investasi, khususnya di sektor teknologi. Ia mempertanyakan mengapa investasi besar seringkali lebih tertarik ke Johor, Malaysia, daripada ke kawasan industri seperti Batam atau Jawa.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
