Airlangga Forum 245 membahas epidemi hoax dan ujaran kebencian di Indonesia. Pakar UNAIR ungkap dampak serius pada kesehatan mental, produktivitas, dan pentingnya literasi digital serta penegakan hukum.
“Epidemi Kebohongan” dan Dampaknya bagi Bangsa
Surabaya “ Fenomena hoax dan ujaran kebencian (hate speech) yang membanjiri ruang digital Indonesia kian memprihatinkan. Informasi palsu yang terus tersebar luas tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental generasi muda dan produktivitas ekonomi bangsa.
Hal ini menjadi sorotan dalam Airlangga Forum ke-245 bertajuk œEpidemi Kebohongan: Mengapa Orang Indonesia Mudah Terpapar Hoax dan Siapa yang Paling Diuntungkan yang digelar pada Jumat (3/10/2025). Forum ini menegaskan bahwa perilaku digital yang tidak sehat telah menjadi masalah serius, terlebih menjelang tahun politik.
Hoax Harian dan Dominasi Tulisan di Media Sosial
Dr. Sendy Ayu Mitra Uktutias, S.ST., M.Kes., Dosen Doktor Pengembangan SDM Sekolah Pascasarjana UNAIR, mengungkapkan bahwa 14,7% masyarakat Indonesia menerima hoax setiap hari, dengan 70% di antaranya berupa tulisan di media sosial.
œUjaran kebencian seringkali memicu munculnya hoax. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial serta meningkatkan literasi masyarakat, tegas Dr. Sendy.
Pernyataan ini menegaskan urgensi literasi digital sebagai filter agar masyarakat tidak mudah menyerap atau menyebarkan informasi palsu.
Ancaman bagi Kesehatan Mental dan Produktivitas Ekonomi
Dampak hoax dan hate speech tidak berhenti pada ranah sosial, tetapi juga merembet ke sektor kesehatan dan ekonomi. Dr. Wahyu Aditama Putra Mukti Wibawa, S.E., M.Si., Dosen Magister Ekonomi Kesehatan UNAIR, menjelaskan bahwa paparan hoax dapat meningkatkan stres, menurunkan imunitas, dan mengurangi produktivitas.
œGenerasi milenial lebih rentan mengalami kecemasan. Kesehatan mental dan produktivitas ekonomi rumah tangga sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, ungkap Dr. Wahyu.
Dengan kata lain, ekosistem digital yang toxic secara tidak langsung melemahkan daya saing bangsa.
Peran Hukum dan Kesadaran Individu
Dari perspektif hukum, Giza™a Jati Pamoro, S.H., M.HP., Mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan UNAIR, menegaskan bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur sanksi tegas terhadap penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.
œContoh ujaran di tahun politik, seperti ˜jangan pilih capres X karena keturunan X,™ jelas termasuk perbuatan yang menimbulkan kebencian berbasis SARA, jelas Giza™a.
Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tidak cukup tanpa kesadaran individu. Masyarakat perlu lebih kritis, tidak mudah percaya, dan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Literasi Digital sebagai Fondasi Bangsa
Seluruh pandangan para pakar menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan ekosistem digital yang sehat. Langkah yang diperlukan antara lain:
-
Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk membangun kesadaran kritis.
-
Penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran hoax dan ujaran kebencian.
-
Kesadaran individu dalam menciptakan ruang digital yang produktif, bukan toxic.
Airlangga Forum 245 menutup diskusinya dengan pesan penting: menghadapi epidemi kebohongan di ruang digital membutuhkan kolaborasi regulasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat agar Indonesia dapat menjaga ketahanan sosial dan produktivitas di era politik digital.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
