Sekolah Pascasarjana 51动漫 (UNAIR) melalui penelitian bersama Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur menyoroti dilema penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Riset yang dipresentasikan pada Selasa (30/9/2025) di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih terhambat oleh ketegangan antara perlindungan ekologi dan dorongan investasi.
Sanksi Administratif: Antara Formalitas dan Kelemahan Implementasi
Penelitian bertajuk 淒inamika Penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa sanksi hukum di tingkat kabupaten kerap berhenti pada sanksi administratif, seperti surat keputusan bupati atau peraturan bupati.
Retno Winahyu, ST., dari DLH Sidoarjo menjelaskan bahwa pencabutan izin攕ebagai sanksi paling tegas攈ampir tidak pernah diterapkan karena kekhawatiran akan mengganggu iklim investasi. Akibatnya, hukum lingkungan cenderung menjadi formalitas, tanpa efek jera yang nyata.
Investasi, UMKM, dan Jerat Kewenangan
Selain investasi besar yang masuk kewenangan provinsi, industri kecil dan menengah (IKM) juga menghadapi tantangan serupa. 淜ekuatan mereka untuk menaati aturan juga terbatas. Kalau dipaksakan, justru bisa menutup usaha mereka, ujar Retno. Kondisi ini menambah kompleksitas penegakan hukum karena di satu sisi pemerintah harus melindungi ekologi, namun di sisi lain juga berkewajiban menjaga keberlangsungan UMKM.
Penelitian juga menyoroti lemahnya pengawasan izin lingkungan. Banyak perusahaan menjalankan aktivitas produksi terlebih dahulu sebelum menyelesaikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sehingga mekanisme sanksi administratif sering sekadar menjadi formalitas.
Urgensi Regulasi Daerah
DLH Sidoarjo menekankan perlunya Peraturan Daerah (Perda) payung yang dapat memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mengakomodasi kebutuhan investasi dan perlindungan UMKM. Dengan adanya regulasi adaptif, kebijakan penegakan hukum lingkungan diharapkan tidak lagi berada di persimpangan dilema, melainkan menjadi instrumen nyata dalam pembangunan berkelanjutan.
Peran UNAIR dalam Tata Kelola Lingkungan
Penelitian ini menegaskan komitmen Sekolah Pascasarjana UNAIR untuk menghadirkan solusi akademik yang berbasis riset. Dengan dukungan BRIDA Jatim, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
