51����

Sungai Brantas di Jawa Timur menghadapi krisis serius. Pakar UNAIR mengungkapkan limbah domestik dan peternakan kini jadi penyumbang terbesar pencemaran, geser dominasi limbah industri.

Hulu-Hilir Brantas di Titik Kritis

SURABAYA � Permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Jawa Timur telah mencapai fase kritis. Degradasi lingkungan, alih fungsi lahan di hulu, hingga pencemaran di hilir mengancam keberlanjutan sungai terpenting di Jawa Timur ini.

Temuan terbaru dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pertengahan September 2025 yang diselenggarakan oleh Pusdal LH Jawa Timur mengungkapkan fakta mengejutkan: limbah domestik dan peternakan kini menjadi kontributor terbesar pencemaran DAS Brantas, menggeser dominasi limbah industri yang selama ini dituding sebagai penyebab utama.

Dr. Sony Kristianto, S.Si., M.Si., Dosen Sekolah Pascasarjana 51���� (UNAIR) dan pengampu mata kuliah Mitigasi Bencana Lingkungan, menegaskan bahwa persoalan ini sangat kompleks. Rakernis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, serta melibatkan akademisi, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari berbagai kota/kabupaten, hingga Perum Jasa Tirta.

Potret Kerusakan dari Hulu hingga Hilir

Menurut Dr. Sony, masalah DAS Brantas membentang luas:

• Hulu Brantas: Terjadi alih fungsi lahan besar-besaran, terutama untuk pertanian dan peternakan. Kondisi ini memicu erosi dan sedimentasi. Data menunjukkan kerusakan lahan hulu mencapai 70 persen, jauh di atas angka nasional, sementara Dinas Kehutanan baru mampu menangani sekitar 4 persen.

• Hilir Brantas: Beban utama pencemaran kini datang dari limbah rumah tangga dan peternakan, bukan lagi limbah industri seperti asumsi publik selama ini.

�Penyumbang terbesar itu adalah limbah domestik dan limbah peternakan. Intinya bukan dari perusahaan,� tegas Dr. Sony.

Strategi Gotong Royong dan Kendala Integrasi Data

Rakernis juga menghasilkan sejumlah strategi yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

1. Masalah �Satu Data�

   • Pemprov Jatim memiliki lebih dari 100 alat pendeteksi kualitas air (LIMA) dengan data real-time.

   • Namun, data tersebut tidak terintegrasi dengan milik kabupaten/kota.

   • �Kalau data terintegrasi, kita bisa lebih jelas menentukan kualitas air dan kebijakan yang tepat,� jelas Dr. Sony.

2. Sanksi Administratif dan Energi Terbarukan

   • Penerapan sanksi administratif lebih tegas terhadap perusahaan pelanggar.

   • Proyek percontohan pengolahan limbah peternakan menjadi energi terbarukan (green energy).

3. Penanganan Limbah Domestik: Peran Masyarakat

   • Pengolahan sampah terpadu di permukiman.

   • Edukasi publik oleh pemerintah dan NGO.

   • Dukungan CSR perusahaan untuk program lingkungan.

   • Pengawasan masyarakat, seperti yang dilakukan komunitas Kalibrantas Harmoni.

�Peran ini enggak bisa kita bebankan hanya pada pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat,� ujar Dr. Sony.

Jalan Panjang Penyelamatan Brantas

Ke depan, Rakernis akan diperluas dengan melibatkan empat kementerian terkait. Hal ini menegaskan bahwa penyelamatan DAS Brantas membutuhkan:

• Integrasi data sebagai basis kebijakan,

• Sanksi hukum yang tegas namun berkeadilan,

• Gotong royong pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sebagai penutup, Dr. Sony mengingatkan bahwa keberlangsungan Sungai Brantas bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan sosial-ekonomi masyarakat Jawa Timur.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =