51¶¯Âþ

51¶¯Âþ Official Website

ORKESTRASI EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PILKADA JATIM 2024 (MENYAMBUT DEBAT PERDANA PILGUB JATIM 2024)

Berita UNAIR Pascasarjana, Minggu, 20 Oktober 2024Suara Muslim Radio Network bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana 51¶¯Âþ menyelenggarakan talkshow bertajuk “Orkestrasi Ekonomi dan Ekologi dalam Pilkada Jatim 2024” pada Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 08.00-09.00 WIB. Acara ini digelar sebagai bagian dari rangkaian menyambut debat perdana Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yaitu Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D., Direktur Sekolah Pascasarjana Unair, serta Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Unair dan Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan SDA MUI Jawa Timur.

Dalam rangka menyambut debat perdana, Suara Muslim Radio mengadakan diskusi ini untuk mengupas isu-isu strategis terkait keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang relevan dalam konteks Pilkada 2024. Diskusi hari ini sekaligus memberi perspektif komprehensif kepada publik menjelang debat perdana calon pemimpin Jawa Timur.
Di acara pembukaan Prof. Suparto mengatakan œ51¶¯Âþ adalah institusi pendidikan pertama yang mengundang semua calon gubernur Jawa Timur, sebelum deklarasi damai dan posisi nya masih urusan daftar. Saat ini kita sedang mengalami turbulensi ekonomi yang besar, dimana situasi nasional dan internasional sama-sama mengalami permasalahan politik, geopolitik, dan krisis ekologi.

Memasuki pemparan dari Prof. Badri, ia menjelaskan ketika membahas tentang kondisi yang ada saat ini semuanya berkaitan dengan konstelasi global. œGeopolitik nanti ujung-ujungnya ke ekonomi, orang akan berebut, negara berebut, untuk strategic natural agar bisa mengamankan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Ucap Prof. Badri. Pada pandemi COVID-19 bisa dilihat banyak negara menutup perbatasan untuk menjamin keberlangsungan negaranya. Negara yang menua seperti Eropa pertumbuhan ekonomi menurun, tetapi kapasitas produksinya tetap berjalan, yang terjadi jika penjualan menurun mereka akan mencari negara lain untuk bisa dijadikan pasar.

Lapangan kerja formal harus mampu memenuhi standar yang jelas, seperti gaji tetap, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Prof. Badri menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang realistis, diperlukan distribusi beban kerja yang proporsional dari presiden kepada kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Prof. Badri menyoroti praktik di China, di mana kepala daerah hanya memiliki satu Key Performance Indicator (KPI), yaitu pertumbuhan ekonomi. Ia menggarisbawahi pentingnya fokus dan penyederhanaan KPI dengan mengutip Michael Porter, yang mengatakan bahwa œkita harus menetapkan apa yang tidak akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Namun, Prof. Badri mencatat bahwa di Indonesia, KPI sering kali dibuat terlalu banyak, dan sebagian besar justru memilih indikator yang paling mudah dicapai. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena fokus yang terpecah mengurangi efektivitas dalam mencapai target besar.

Sehingga, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku bisnis menjadi kunci sukses karena ketiga pihak tersebut memiliki frekuensi dan visi yang selaras. Diskusi dan sinergi semacam ini, menurutnya, adalah contoh yang harus diikuti agar dapat menghasilkan pemikiran kuat dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, dengan memberikan contoh bahwa China berhasil membangun industri kuat, termasuk industri mobil listrik, berkat investasi pemerintah sebesar 20% dari BUMD. œTidak bisa hanya dimulai dari kampus, tetapi bagaimana peran pemerintah daerah mau memfasilitasi, tegas Prof. Badri.

Menambahkan hal tersebut, Prof. Suparto mengungkapkan bahwa 51¶¯Âþ saat ini juga menerapkan strategi serupa dengan yang dilakukan China. Hal ini terlihat dari banyaknya pemimpin negara yang menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana 51¶¯Âþ, menunjukkan bahwa strategi ini telah mulai membuahkan hasil.

Bank Dunia menggarisbawahi tiga aspek penting agar suatu negara dapat keluar dari middle-income trap, yaitu investment (investasi), infusion (infusi), dan innovation (inovasi). Prof. Badri Munir Sukoco menjelaskan bahwa dalam diskusinya dengan perwakilan Kementerian Keuangan terungkap bahwa peredaran uang di Indonesia masih relatif rendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% saja, dibutuhkan penciptaan 3.000 lapangan pekerjaan setiap hari.

Target ini hanya bisa dicapai dengan mendorong masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam aspek infusion, Indonesia harus mampu berpartisipasi dalam global supply chain, dengan fokus menjadi supplier terlebih dahulu sambil belajar dan meningkatkan kemampuan produksi. Ia mencontohkan praktik yang dilakukan China pada tahun 1990-an dengan strategi œAmati, Tiru, Modifikasi. Melalui pendekatan ini, China berhasil mengejar ketertinggalan dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi global.

Prof. Badri Munir Sukoco menekankan pentingnya membangun kampus dengan tingkat inovasi tinggi. Ia mencontohkan University of Science and Technology China (USTC), yang berhasil menghasilkan publikasi beragam terkait energi, mobil listrik, dan bidang lainnya. Kampus tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 2000% dalam 10 tahun, yang menarik perusahaan besar untuk berinvestasi di lingkungan kampus. Akibatnya, tidak hanya akademisi yang terlibat, tetapi proses perekrutan tenaga kerja juga berlangsung di dalam kampus, dengan banyak mahasiswa akhirnya bekerja di perusahaan besar tersebut.

Indonesia tentu menjadi sasaran empuk, karena kita adalah bagian dari WTO sehingga perlu berstrategi dalam menentukan tarif impor. Termanjakannya masyarakat Indonesia jika dibutakan oleh barang-barang impor, membuat kita lupa untuk produksi kembali.fenomena ini membuat terjadinya deindustrialisasi, saat ini tinggal 18% œsemakin lama semakin menurun, ini yang akhirnya menjadikan Indonesia memiliki risiko untuk masuk ke middle income trap, karena prematur di industrialisasi nyata terjadi di Indonesia. Kalau negara ingin menjadi negara maju, industrialisasi harus mencapai level 40%-50% baru beralih ke sektor jasa.

Prof. Suparto menjelaskan bahwa fenomena hari ini tidak terlepas dari faktor historis. Ia menekankan bahwa pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, konstelasi global yang kompleks memicu revolusi industri hingga tahun 1972. Saat itu, negara-negara Barat mulai menyadari bahwa industrialisasi masif, yang menghasilkan limbah besar-besaran, tidak bisa terus berlanjut. Setelah mengalami periode pencemaran yang kacau, negara-negara tersebut menetapkan batasan bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya ekologi.
“Berilah kemajuan tanpa pencemaran ekologi, maka muncullah SDGs, dalam konteks ini, Prof. Suparto menekankan bahwa para calon gubernur Jawa Timur harus mendukung pencapaian SDGs untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =

AKSES CEPAT