UNAIR NEWS Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplikasi) tarif cukai rokok mesti menuai penolakan. Menanggapi hal itu, Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) 51动漫 berkerja sama dengan Gubernur Jawa Timur mengadakan diskusi panel, Rabu (8/8), di ruang Tirtodiningrat Kampus B UNAIR.
Diskusi panel dari LPEP kali ini bertujuan melihat prospek pertembakauan karena cukai rokok setiap tahun naik.
淐ukai hasil tembakau sangat mendukung program-program di Jawa Timur, tutur Fatah Yasin, Asisten 2 Bidang Pembangunan.
Fatah menambahkan, 80 Triliun BEA Cukai dari Jawa Timur dalam Indeks Pembangunan Manusia naik 7,51% dihitung dari 2010 sampai 2017. Tersebarnya 16 Juta Rokok Ilegal yang terbesar yaitu Jawa Timur.
淗asil penelitian Pak Jay selaku Forum Perusahaan dari Malang, bahwa stok tembakau nasional 60% dari Jawa Timur, 5% berada di Madura. Dan potensi tersebar di Madura yaitu daerah Pamekasan, tegasnya.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu komponen sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diprioritaskan untuk pembangunan yaitu partisipasi pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan. 25% dari 50% digunakan untuk meng-cover pengeluaran kesehatan.
Kecil persentase pendapatan yang merata berarti daya beli masyarakat dari domestik bruto naik, dengan PDRB per-kapita Jawa Timur tahun 2008 -2017 naik 204 % sedangkan 2018-2019 diperkirakan naik 251%.
淛umlah tenaga kerja bisnis hasil tembakau 2017, 4,2 juta orang untuk menghidupi anggota rumah tangga 13,2 juta orang, kata Sulami Bahar dari Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero).
Kenaikan tarif cukai harga tembakau selalu dijaga agar berada di atas tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tertentu agar mampu menurunkan affodabillitas dan konsumsi harga tembakau. Diadakannya kenaikan batasan jual eceran agar harga hasil tembakau di pasaran tidak murah sebagai bentuk pengendalian konsumsi sesuai pasal 2 UU Cukai.
淎kan ada rekomendasi kebijakan kepada presiden tentang cukai rokok, tegas Bambang Eko Affiatno, dosen peneliti LPEP FEB UNAIR. (*)
Penulis : Rolista Dwi Oktavia
Editor: Binti Q. Masruroh
