UNAIR NEWS SDGs Center 51动漫 (UNAIR) menghadiri undangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI). Undangan itu berupa sosialisasi Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022.
Sosialisasi diselenggarakan dalam rangka penguatan pelaksanaan dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), dimana telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai perubahan atas Perpres Nomor 59 Tahun 2017.
Delegasi SDGs Center UNAIR yang hadir yaitu Hakim Zulkarnain SKep Ns MSN, Moh. Agung Santoso Shum MM, Bakti Hasanudin SE, dan Nungky Mufarocha SPi.
Acara sosialisasi turut mengundang seluruh pemangku kepentingan. Seperti kementerian/lembaga, kepala daerah, pemerintah daerah, filantropi/bisnis, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, mitra pembangunan, dan media. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa pagi (18/10/2022) melalui platform Zoom Meetings.
Acara sosialisasi juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Suharso Monoarfa (Menteri PPN/ Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs), Margo Yuwono (Kepala Badan Pusat Statistik), Taufik Hanafi (Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas), dan Teguh Setyabudi (Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri).
Diskusi dipandu oleh Moderator Yanuar Nugroho (Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs) dan penanggap diskusi Vivi Yulaswati (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs).
Acara diawali oleh paparan dari Taufik Hanafi (Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas) yang menyampaikan Laporan Proses Perubahan Perpres 59/2017 menjadi Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
淢emasuki era Decade of Action dibutuhkan akselerasi dan komitmen yang kuat dengan merubah Perpres No. 59 Tahun 2017 menjadi Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, jelas Taufik.
Selanjutnya Suharso Monoarfa (Menteri PPN/ Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs) memaparkan tentang pentingnya Perpres 111/2022 untuk mewujudkan sukses capaian TPB/SDGs menuju Indonesia Emas 2045.
淭ujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 2045, jelas Suharso.
淭ransformasi Ekonomi Indonesia yang selaras dengan SDGs dimulai pada RPJMN tahun 2020 2024, katanya.
淧erpres No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dengan memperhatikan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip universal, integrasi, dan inklusif, tambahnya.
Selanjutnya, Teguh Setyabudi (Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) memaparkan Peran Pemerintah Daerah dalam Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022.
淭ujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah, jegas Teguh.
淎manat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hakikat pembukaan UUD 1945 alinea keempat demikian juga yang tercantum pada Pancasila, tambahnya.
Selanjutnya Margo Yuwono (Kepala Badan Pusat Statistik) memaparkan Inovasi Penguatan Penyediaan Data Statistik Dasar dan Sektoral untuk Mendorong Percepatan Capaian TPB/SDGs.
淧eran data begitu penting terutama dalam hal monitoring atas berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga publik ini perlu didukung oleh data yang akurat sehingga berbagai program itu bisa dilakukan evaluasi atas capaian, terang Margo.
Pada sesi terakhir dan penutupan disampaikan sebuah kesimpulan oleh Vivi Yulaswati (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs) yang memaparkan Rencana Tindak Lanjut.
淩encana Tindak Lanjut menjadi super penting bagi kami untuk betul betul Perpres No. 111 Tahun 2022 ini bisa terlaksana, jelas Vivi.
淥leh sebab itu, beberapa point yang kami siapkan, yang pertama tentunya kami akan melanjutkan Perpres No. 111 ini untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan peraturan turunanannya serta pelaksanaannya. Yang kedua adalah untuk penguatan fasilitasi, supervisi, sinkronisasi serta koordinasi intensif di berbagai daerah. Kemudian pemutakhiran peta jalan dan juga Rencana Aksi Nasional, Rencana Aksi Daerah sesuai dengan periode pemerintahan daerah yang selaras dengan RPJMN dan juga RPJMD serta sasaran TPB 2030 tentunya akan kita lanjutkan, tambahnya.
Sebagai informasi, Perpres Nomor 111 Tahun 2022 menjadi landasan hukum baru bagi pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target-target TPB/SDGs. (*)
Penulis: Bakti Hasanudin
