Isu koneksi politik umumnya diteliti dalam konteks perusahaan bisnis. Perusahaan-perusahaan yang minimal salah satu dari direksi atau komisarisnya berafiliasi dengan institusi politik dihipotesiskan memiliki beberapa keuntungan atau keistimewaan sehingga memiliki perilaku yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Namun, fenomena unik yang teramati terjadi juga pada dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah madrasah, dimana kinerja sekolah madrasah sangat berbeda satu dengan yang lainnya padahal dikelola dengan sistem yang sama. Dari fenomena ini timbul pertanyaan. Apakah koneksi politik juga berperan dalam menjelaskan perbedaan kinerja antar sekolah madrasah?
Dengan latar belakang reformasi manajemen sektor publik dalam dunia pendidikan, karakteristik pemimpin menjadi hal utama dalam meningkatkan kinerja suatu institusi; Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh aspek demografik aktor utama, yaitu kepala madrasah yang meliputi usia, pendidikan, dan masa kerja terhadap kinerja madrasah di lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur. Dalam konteks ini koneksi politik diuji perannya apakah mampu memperkuat hubungan karakteristik kepala madrasah sebagai actor utama dengan kinerja madrasah.Peran kepala madrasah adalah membangun hubungan kerja lintas sektoral antar kementerian, lembaga atau dengan pemerintah daerah; Tidak semua kepala madrasah berkemampuan untuk membangun hubungan politik. Kalkan dkk. (2020) mengatakan bahwa hubungan politik ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan madrasah di masa depan.
Perubahan kebiasaan (standar baru) di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi kepala madrasah dan komponen sumberdaya di madrasah, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, ada undang-undang tentang kompetensi kepala madrasah yang diundangkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) 58 Tahun 2017, yaitu merinci kepribadian, dan keterampilan manajerial, kewirausahaan, pengawasan, dan sosial. Fenomena ini menjadi tantangan bagi madrasah dalam upaya meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan di masa depan.
Temuan Riset
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 432 kepala madrasah negeri se-Jawa Timur yang diambil dari setiap jenjang, yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) setingkat SD sebanyak 146 institusi, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP sebanyak 195 institusi, dan Madrasah Aliyah Negeri. (MAN) setara SMA sebanyak 91 institusi.
Temuan riset menunjukkan bahwa koneksi politik memperkuat pengaruh positif karakteristik demografi kepala madrasah seperti usia dan masa jabatan terhadap kinerja madrasah. Namun, koneksi politik tidak meningkatkan pengaruh latar belakang pendidikan kepala sekolah terhadap kinerja madrasah. Temuan ini meningkatkan pemahaman tentang keputusan strategis kepala madrasah, yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan dengan demikian berdampak pada kinerja madrasah. Dari riset ini juga diperoleh gambaran tentang pentingnya mempertimbangkan karakteristik demografis dalam pengangkatan calon kepala madrasah.
Temuan penting lain yang masih perlu ditindaklanjuti adalah bahwa koneksi politik yang dibangun tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikan seorang kepala madrasah, baik itu S1, S2, maupun S3. Pendidikan formal kepala sekolah dalam sampel yang digunakan dalam penelitian ini rata-rata adalah S2 atau S3. Secara teoretis, latar belakang pendidikan penting dalam membangun ikatan organisasi yang solid seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Channon 1979), tetapi temuan tersebut akan bervariasi di industri yang berbeda seperti pendidikan atau sekolah tertentu yang dianggap penting dalam hal keberhasilan bisnis, karena dengan latar belakang sosial yang berbeda.
Penulis: Prof. Dr. I Made Narsa, M.Si., Ak., CA.
Baca selengkapnya di link berikut:
Rahmawaty & I.M. Narsa, (2022), The Power Actor and Madrasah Performance: Political Connections as a Moderating Variable, Economies, Volume 10, Issue 5, (107).
