Gerakan Papua Merdeka terkenal dengan konflik etnis dan regional di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menceritakan partisipasi pemuda dalam protes perlawanan sipil di Surabaya, Indonesia. Protes ini menarik perhatian media dan mitra internasional lainnya yang membahas masalah kebebasan orang Papua. Banyak protes diselenggarakan di seluruh dunia untuk menyadarkan pemerintah, media dan aktivis hak asasi manusia untuk meninjau kembali keputusan yang dibuat tentang orang Papua yang didokumentasikan pada tahun 1964. Metode konseptual digunakan dan materi dikumpulkan dari studi sebelumnya, seperti surat kabar, video klip, artikel, dan buku tentang perlawanan sipil dan konflik Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pengunjuk rasa, pemuda Papua agresif selama perlawanan sipil dalam peristiwa Agustus 2019. Harus ada platform baru yang secara khusus dapat mengundang pemuda dan cendekiawan terdidik untuk membangun dan mengembangkan koordinasi yang kuat antara politisi Indonesia dan para pemimpin Gerakan Papua Merdeka. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkonflik perlu terlibat dalam dialog damai untuk menciptakan peta jalan menuju kemakmuran, pembangunan dan harmoni.
Literatur menyoroti bahwa pemuda adalah generasi masa depan untuk membangun bangsa untuk Indonesia, juga untuk Papua. Kemajuan negara ini sangat ditentukan oleh potensi pemuda dan aktivitasnya. Dialog dengan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkonflik penting agar pembicaraan damai dapat berlangsung di tingkat nasional. Melalui media sosial, pemuda Papua dan aktivis hak asasi manusia lainnya secara global terlibat dalam koordinasi dan pengorganisasian diri. Aplikasi media sosial semakin memberdayakan dan mendorong kaum muda untuk menjadi anggota aktif dan pencipta perjuangan Papua.
Penting juga untuk disebutkan di sini bahwa institusi akademik juga dapat mengundang para sarjana, peneliti dan think tank potensial untuk melibatkan pemuda Papua untuk resolusi perdamaian dan kerukunan di wilayah tersebut. Selanjutnya, protes kekerasan dari negara dan masyarakat umum, yang keduanya tidak dapat diterima, pasti akan meningkatkan ketidakpercayaan publik dan dapat berkembang menjadi kelompok anti-negara lain di Indonesia. Terakhir, studi ini menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkonflik Papua harus memiliki resolusi khusus (dan dapat mengundang mitra internal), dan platform khusus dan netral untuk memasukkan keterlibatan dan pemimpin pemuda. Ada kebutuhan untuk membawa utusan khusus, yang dapat bekerja sama dengan pihak-pihak separatis, pemerintah dan mitra internasional untuk memperkuat ikatan dan hubungan antara kedua pasangan.
By: Dr Muhammad Saud [Sociologi, FISIP UNAIR]
Link to article:
