Endometriosis, sebuah kondisi kronis yang menyerang sekitar 18 persen wanita di seluruh dunia, ternyata masih menjadi momok yang tidak tersentuh secara adil oleh sistem kesehatan Indonesia, bahkan setelah hampir satu dekade penerapan Jaminan Kesehatan Nasional. Analisis data kunjungan BPJS Kesehatan antara tahun 2020 hingga 2023 mengungkapkan kesenjangan yang nyata dimana pasien dengan kelas pelayanan terendah memiliki akses paling minim terhadap terapi endometriosis yang memadai, sementara mereka yang tinggal di luar Jawa dan Bali harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan penanganan yang sama.
Dari hampir dua ribu kunjungan pasien dengan diagnosis utama endometriosis ditemukan bahwa meskipun JKN dirancang untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat, implementasinya masih menyisakan diskriminasi berdasarkan kelas layanan. Pasien kelas tiga, baik yang termasuk dalam kelompok penerima subsidi maupun yang membayar iuran mandiri terendah, secara signifikan lebih jarang mendapatkan tindakan laparoskopi, operasi non-laparoskopi, maupun terapi non-bedah dibandingkan mereka yang berada di kelas satu atau dua. Ironisnya, di negara seperti Belanda yang juga menerapkan universal health coverage, kelompok sosial ekonomi terbawah justru mengakses lebih banyak layanan spesialis karena sistem dirancang untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Sementara hasil analisis dari data JKN di Indonesia menunjukkan bahwa mereka yang paling tidak mampu secara ekonomi justru paling terpinggirkan dalam rantai rujukan endometriosis.
Tidak hanya faktor ekonomi, tempat tinggal juga menjadi penentu nasib para penderita endometriosis di Indonesia. Pasien yang tinggal di Kalimantan memiliki kemungkinan 93 persen lebih tinggi untuk melakukan kunjungan berulang ke fasilitas kesehatan dibandingkan dengan pasien di Jawa dan Bali. Akan tetapi, angka kunjungan yang tinggi ini ternyata tidak berarti mereka mendapatkan penanganan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka justru lebih jarang menerima tindakan bedah atau terapi definitif, sehingga kunjungan-kunjungan itu kemungkinan besar hanya berujung pada diagnosis tanpa tindak lanjut yang memadai, atau sekadar pemberian obat oral dan transfusi darah. Hal ini mencerminkan realitas pahit tentang distribusi sumber daya kesehatan di Indonesia. Lebih dari delapan puluh persen dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta rumah sakit rujukan terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatra, sementara wilayah seluas Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya berbagi sisa dua puluh persennya. Bahkan di antara wilayah-wilayah yang kekurangan tersebut, infrastruktur untuk prosedur lanjutan seperti laparoskopi攜ang menjadi standar emas diagnosis dan pengobatan endometriosis攈ampir tidak tersedia. Peneliti mencatat bahwa meskipun di Kalimantan angka tindakan bedah rendah, ada sedikit harapan di Sulawesi di mana pembangunan rumah sakit rujukan baru membawa teknologi yang lebih maju, namun itu masih jauh dari kata merata.
Dampak dari ketimpangan ini sangat nyata bagi kehidupan perempuan Indonesia. Endometriosis bukan sekadar nyeri panggul yang biasa melainkan juga dapat menyebabkan infertilitas, depresi berat, dan penurunan kualitas hidup yang drastis, belum lagi beban ekonomi yang mencapai ribuan dolar per tahun akibat biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas kerja. Padahal, diagnosis dini dan penanganan yang tepat攂aik melalui laparoskopi maupun terapi hormonal yang sesuai攄apat secara signifikan memperbaiki prognosis. Namun, tanpa akses yang adil, ribuan perempuan di Indonesia terpaksa menjalani siklus penderitaan yang berkepanjangan. Temuan ini menujukkan mendesaknya penambahan jumlah spesialis OB/GYN di luar Jawa-Bali, peningkatan kualitas rumah sakit rujukan di wilayah timur, serta perlunya memastikan bahwa kelas layanan dalam JKN tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka yang paling membutuhkan. Karena pada akhirnya, kesehatan reproduksi perempuan bukanlah barang mewah yang hanya boleh dinikmati oleh mereka yang tinggal di pulau Jawa atau mampu membayar iuran kelas satu. Tanpa kebijakan yang berkeadilan, kesenjangan yang terungkap dari data BPJS ini akan terus menjadi luka tersembunyi dalam sistem kesehatan Indonesia.
Penulis: Shafira Meidyana, dr., M.Sc.
Link:
