Artikel berjudul “Ethnic inequality and the crisis of governance: Comparative lessons from Nigeria and South Sudan” memberikan analisis komparatif mengenai tantangan tata kelola yang dihadapi Nigeria dan Sudan Selatan, dua negara pascakolonial yang beragam etnis. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana ketimpangan etnis berperan sebagai determinan struktural kegagalan tata kelola, dengan fokus pada mekanisme yang melatarbelakangi ketimpangan ini di kedua negara. Studi ini dipandu oleh pertanyaan penelitian utama tentang bagaimana ketimpangan etnis berkontribusi terhadap krisis tata kelola dan pelajaran apa yang dapat dipetik bagi negara-negara rapuh lainnya di dunia. Para penulis menggunakan analisis komparatif kualitatif untuk mengungkap dinamika rumit eksklusi etnis dan implikasinya terhadap stabilitas negara dan fungsionalitas kelembagaan.
Temuan studi menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Nigeria, meskipun dicirikan oleh mekanisme formal untuk inklusi etnis (seperti karakter federal dan kuota), seringkali dirusak oleh praktik elite capture dan klientelisme. Hal ini mengakibatkan bentuk inklusi yang dipolitisasi dan gagal mengatasi permasalahan mendasar berupa persaingan dan eksklusi etnis. Sebaliknya, pemerintahan Sudan Selatan ditandai oleh militerisme etnis informal, yang menyebabkan hampir runtuhnya lembaga-lembaga negara dan penyediaan layanan di luar zona etnis elit. Matriks sintesis komparatif yang disajikan dalam artikel ini menyoroti perbedaan dalam jenis-jenis ketimpangan etnis, akses terhadap barang publik, dan fungsionalitas lembaga pemerintahan di kedua negara. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua negara mengalami disparitas etnis, permasalahan Sudan Selatan lebih bersifat sistemik dan struktural.
Artikel ini berkontribusi pada wacana akademis tentang ketimpangan etnis dan tata kelola pemerintahan dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut secara langsung dengan runtuhnya fungsi negara dalam konteks Afrika yang rapuh. Artikel ini memberikan wawasan empiris baru tentang bagaimana eksklusi etnis yang dilembagakan dan informal memengaruhi hasil tata kelola pemerintahan. Dengan membandingkan Nigeria dan Sudan Selatan, studi ini menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang interaksi antara dinamika etnis dan struktur tata kelola, menekankan perlunya reformasi kelembagaan yang mendalam yang melampaui pengaturan pembagian kekuasaan yang dangkal. Temuan ini memiliki implikasi bagi para pembuat kebijakan dan aktor internasional yang berupaya mengatasi krisis tata kelola di negara-negara yang beragam etnis.
Sebagai kesimpulan, artikel ini menggarisbawahi peran penting ketimpangan etnis dalam membentuk hasil tata kelola pemerintahan di Nigeria dan Sudan Selatan. Artikel ini menyoroti bahwa krisis tata kelola di negara-negara ini bersumber dari berbagai manifestasi eksklusi etnis, inklusi yang dipolitisasi di Nigeria, dan dominasi militer di Sudan Selatan. Para penulis berpendapat bahwa tata kelola yang efektif di negara-negara yang beragam etnis memerlukan penanganan akar penyebab ketimpangan dan pengembangan kerangka kerja kelembagaan yang inklusif. Studi ini menyerukan evaluasi ulang terhadap model tata kelola yang ada dan implementasi reformasi yang mempromosikan representasi yang adil, akuntabilitas, dan penyediaan layanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan legitimasi negara.
Penulis: Sulikah Asmorowati & Almamo Ceesay
Link:
