Faktor yang signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsep risiko adalah nilai-nilai budaya, sosial dan kepercayaan tradisional yang membentuk pandangan masyarakat terhadap situasi risiko. Mengambil inspirasi dari penelitian sebelumnya mengenai manajemen komunikasi risiko di Asia, penelitian ini membahas bagaimana pemerintah daerah administratif seperti Kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Indonesia telah mengkonseptualisasikan manajemen risiko. Hal ini berkaitan dengan bagaimana risiko, khususnya vaksin COVID-19, dinilai, diatur, dan dikendalikan di negara-negara tersebut. Karena komunikasi dan pedoman mengenai vaksin memainkan peran penting dalam setiap tahap proses manajemen risiko.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana protokol dan model manajemen komunikasi risiko dipahami melalui penelitian berbasis bukti dan teori sebagai bentuk penilaian terhadap model dan peraturan yang ada. Laporan ini juga berupaya untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan berbasis informasi risiko oleh pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan manajemen komunikasi risiko dan persiapan untuk mengelola permasalahan risiko vaksin COVID-19 bagi masyarakat, yang belum banyak diteliti oleh para peneliti di bidang ini. provinsi ini dan di Indonesia pada umumnya.
Pelaksanaan program vaksinasi oleh pemerintah provinsi dan kota dilakukan dengan pendekatan pada kewenangan desa dan keresidenan setempat (disebut Kelurahan), yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat umum dibandingkan pemerintah pusat. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah masyarakat lebih percaya pada pemerintah desa atau perwakilan lokal dibandingkan pemerintah daerah dan daerah di Indonesia. Begitu pula dengan kepercayaan terhadap vaksin yang masih rendah karena adanya keyakinan agama dan etnis tertentu, sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada pimpinan desa untuk membujuk masyarakat agar ikut serta dalam program vaksinasi.
Yang lebih penting lagi, metode pendekatan agama dan tradisional terhadap masyarakat seharusnya menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong masyarakat untuk bersedia menerima vaksinasi meskipun hanya sedikit yang bersedia melakukan vaksinasi. Sementara di Pulau Madura (berdekatan dengan Kota Surabaya), misalnya, vaksin tidak dapat dilaksanakan karena para pemuka agama dan suku mereka terbukti resisten terhadap vaksin atau program vaksinasi. Akibatnya, masyarakat Madura pun resisten terhadap vaksinasi.
Namun, model komunikasi risiko ini perlu dirancang dan direncanakan dengan baik. Kami menemukan, hanya sedikit dokumen yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan kota, kecuali surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya sebagai prosedur formal birokrasi untuk melaksanakan program vaksinasi massal gratis.
Pelaksanaan program vaksinasi perlu lebih terorganisir, dan keputusan pelaksanaannya tertunda tanpa adanya perencanaan dan penyiapan dokumen skenario manajemen risiko. Hal ini menunjukkan tipikal tindakan manajemen birokrasi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa negara-negara seperti ini, seperti Indonesia, gagal dalam melindungi kehidupan warga negaranya, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat ketika terjadi bencana, pandemi, atau khususnya wabah pandemi COVID-19 ini, dan menjadikan masyarakat berisiko berada dalam ancaman.
Penulis: Prof. Rachmah Ida
Direct link:
