Di era senyum putih berkilau yang bisa dibeli dalam hitungan jam, etika kedokteran gigi mulai tergeser oleh estetika instan. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dibanjiri iklan veneer gigi dengan harga terjangkau yang menjanjikan gigi putih dan rapi hanya dalam hitungan jam. Veneer gigi sendiri umumnya terbuat dari resin atau porselen yang akan menempel secara permanen di gigi. Veneer hanya menutupi bagian depan gigi, berbeda dengan implan gigi atau crown. Melalui prosedur pemasangan veneer, warna gigi dapat menjadi lebih cerah, bahkan dapat membuat senyum seseorang terlihat lebih simetris.
Secara global, permintaan veneer meningkat pesat. Sebuah laporan dari Impressions Dental (2025) menyebut sekitar 8% masyarakat Amerika telah menggunakan veneer, dengan peningkatan prosedur hingga 250% dalam beberapa tahun terakhir. Tren serupa kini merambah Indonesia. Sayangnya, belum ada data pemerintah yang secara khusus mencatat praktik veneer ilegal. Kekosongan data ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap prosedur estetika gigi yang dilakukan di luar ranah profesional.
Maraknya praktik veneer ilegal juga menunjukkan lemahnya regulasi di bidang kedokteran gigi. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap tukang gigi membuat praktik berisiko ini mudah tumbuh. Situasi ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika profesi, ketika tindakan medis diperlakukan sebagai komoditas estetika semata tanpa pertimbangan kesehatan pasien.
Godaan instan dari media sosial telah berhasil mendorong sebagian besar masyarakat untuk menggunakan veneer. Ketika selebriti memamerkan senyum hasil veneer tanpa edukasi risiko, publik hanya melihat hasil, bukan proses medis di baliknya. Ironisnya, biaya tinggi menjadi alasan menunda untuk melakukan perawatan ke dokter gigi, tetapi harga murah di klinik ilegal langsung disambut. Sikap ini menunjukkan paradoks masyarakat yang menganggap perawatan dokter gigi mahal, tetapi berani mengorbankan kesehatan gigi di tempat yang belum jelas legalitasnya.
Veneer ilegal adalah kosmetik berisiko yang bisa mengubah senyum menjadi luka permanen. Perawatan tanpa prosedur yang sesuai dapat menyebabkan pengikisan sebagian kecil lapisan enamel gigi sehingga gigi lebih sensitif terhadap suhu dingin dan panas. Dampaknya bisa sangat fatal, seperti gigi ngilu hingga kerusakan gigi yang berakhir pada kehilangan gigi. Jika digali lebih dalam lagi, tidak semua orang sebenarnya cocok menggunakan veneer. Dokter gigi perlu melakukan pemeriksaan dan pertimbangan sebelum mengambil tindakan guna memastikan kondisi medis pasien.
Prosedur pemasangan veneer yang dilakukan tanpa standar medis kerap berujung pada komplikasi serius. Seperti kerusakan enamel, infeksi, dan kehilangan gigi permanen. Sejumlah dokter gigi juga melaporkan peningkatan kasus koreksi veneer gagal yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga non profesional. Rendahnya literasi kesehatan masyarakat membuat banyak korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum atas kasus malpraktik semacam ini. Di sisi lain, lemahnya penegakan regulasi dan tingginya permintaan pasar menjadikan praktik veneer ilegal terus tumbuh tanpa kendali.
Salah satu aspek yang jarang menjadi sorotan dari maraknya veneer ilegal adalah paradoks keadilan sosial bagi peserta BPJS. Ketika korban veneer ilegal mengalami kerusakan gigi parah, mereka tetap bisa berobat ke fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan BPJS. Padahal, biaya perawatan akibat kerusakan gigi, seperti perawatan saluran akar, pencabutan, pemasangan gigi palsu, dan penanganan infeksi, bisa lebih mahal dari veneer itu sendiri. Artinya, beban biaya yang muncul akibat keputusan yang salah justru ditanggung oleh masyarakat luas pemegang BPJS melalui iuran rutin. Situasi ini jelas menimbulkan pertanyaan etis: apakah subsidi kesehatan kita diam-diam sedang membiayai tren kosmetik yang berisiko?
Melihat rumitnya persoalan veneer ilegal, tentu kita tidak bisa hanya berhenti pada kritik semata. Perlu langkah nyata yang melibatkan berbagai pihak agar fenomena ini tidak terus menimbulkan korban sekaligus membebani sistem jaminan kesehatan. Pemerintah bersama PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) perlu memperketat pengawasan terhadap 渒linik abal-abal yang menawarkan veneer murah. Sanksi pidana dan administratif harus diberlakukan secara tegas, bukan sekadar imbauan.
Selain itu, BPJS sebaiknya hanya menanggung perawatan gigi yang berasal dari kebutuhan medis, bukan akibat tindakan estetik ilegal, agar terdapat efek jera bagi pelaku dan pengguna jasa. Pada akhirnya, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam memilih layanan kesehatan gigi. Senyum indah memang berharga, tetapi kesehatan jauh lebih mahal. Jangan biarkan godaan veneer ilegal merenggut keduanya sekaligus.
Penulis: Tasya Nuura Pradipta (Mahasiswi Program Studi S1-Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi 51动漫)
Editor: Yulia Rohmawati
