Studi ini mengkaji tentang respon perusahaan yang agresif terhadap pajak terhadap pemberlakuan amnesti pajak yang prima di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji perilaku pajak agresif mereka pada periode dan pasca periode tax amnesty. Amnesti pajak merupakan inisiatif pemerintah yang menawarkan peluang tambahan untuk membebaskan wajib pajak yang menunggak dari kewajiban perpajakannya (Shevlin et al., 2017). Program ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah melalui pengumpulan pendapatan secara langsung. Dalam jangka panjang, inisiatif ini berpotensi menarik pembayar pajak baru ke dalam sistem dengan mengungkap sumber pendapatan yang tersembunyi. Oleh karena itu, amnesti pajak dapat dianggap sebagai kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk mengungkapkan penghasilan tambahan mereka secara akurat tanpa dikenakan denda besar yang biasanya mereka hadapi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan tertentu mengadopsi sikap pelaporan pajak yang asertif, yang mencakup manipulasi informasi keuangan mereka untuk menyatakan penghasilan kena pajak yang lebih rendah sebagai strategi perencanaan pajak. Perilaku ini berpotensi mengarah pada penghindaran pajak yang curang atau tindakan serupa, sebagaimana diuraikan oleh Frank dkk. (2009). Literatur alternatif mengkarakterisasi agresivitas pajak sebagai kesediaan untuk melakukan perencanaan pajak risiko demi mendapatkan keuntungan terkait pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Blouin (2014). Lebih lanjut, agresivitas pajak dapat dipahami sebagai upaya proaktif dalam mengejar peluang untuk mengurangi beban perpajakan. Terlepas dari definisi-definisi tersebut, cakupan penelitian mengenai topik ini masih terbatas, terutama di negara-negara berkembang, bahkan setelah keberhasilan penerapan program amnesti pajak di Indonesia antara tahun 2016 dan 2017. Hanya sedikit pemerintah yang memilih untuk menerapkan peraturan serupa di negaranya masing-masing.
Praktisnya, perusahaan yang melakukan praktik perpajakan agresif cenderung bereaksi terhadap penerapan praktik serupa secara berulang-ulang dengan harapan yang lebih kecil untuk tertangkap (Shevlin et al., 2017). Mereka memandang berulangnya amnesti pajak sebagai indikator lemahnya penegakan pajak. Selain itu, mereka mungkin mengantisipasi kemungkinan penerapan amnesti pajak di masa depan, yang akan meningkatkan perilaku agresif mereka setelah berulang kali melakukan amnesti pajak. Namun, penelitian kami menyajikan perspektif alternatif tentang bagaimana perusahaan yang agresif pajak memandang pemberlakuan amnesti pajak, dengan fokus pada keberhasilan awal penerapannya di Indonesia. Selama pelaksanaan pertama program ini di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang agresif pajak mungkin mempunyai kekhawatiran bahwa penerapan awal akan bertepatan dengan peningkatan penegakan pajak dan peningkatan mekanisme deteksi. Oleh karena itu, mereka akan mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka akan berpartisipasi dalam program amnesti pajak yang utama ini. Sebaliknya, mereka juga dapat menerima gagasan bahwa putaran program amnesti pajak berikutnya akan terjadi di Indonesia, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk mengambil bagian dalam program amnesti pajak di masa depan.
Metode dan Hasil
Yani Permatasari, Agnes Aurora Ngelo, Iman Harymawan, dan Suham Cahyono melakukan penelitian terkait penegakan utama peraturan pengampunan pajak di Indonesia: bukti perusahaan yang agresif pajak. Penulis menggunakan seluruh perusahaan Indonesia tahun 2010-2018 yang terdaftar di BEI dan menganalisis dengan teknik analisis regresi logit dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresif pajak sebelum periode program amnesti pajak lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam program amnesti pajak utama di Indonesia. Selain itu, kami menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang agresif pajak menjadi kurang agresif pada periode dan pasca amnesti pajak. Temuan ini kuat terhadap beberapa proksi agresivitas pajak dan metode Coarsened Exact Matching (CEM) untuk menangani potensi permasalahan endogenitas. Kami menerapkan keunikan Indonesia, salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil menerapkan amnesti pajak untuk pertama kalinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan bukti efektivitas penerapan amnesti pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan secara matang biaya dan manfaat amnesti pajak, serta apakah akan dilakukan berulang kali.
Penulis: Yani Permatasari, S.Ak., MBA., Ak., CA.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:The Prime Enforcement of Tax Amnesty Regulation in Indonesia: Evidence from Tax Aggressive Firms
