Studi ini mengkaji hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan penghindaran pajak. Lebih fokus pada membedakan keselarasan sejati dengan komitmen lingkungan dan sosial dari strategi greenwashing. Kami juga memeriksa dampak program pengampunan pajak terhadap motif pelaporan ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menggunakan pelaporan keberlanjutan sebagai sarana manajemen kesan untuk menyembunyikan praktik penghindaran pajak mereka. Selain itu, kami mendokumentasikan hubungan negatif antara pelaporan keberlanjutan dan penghindaran pajak ketika perusahaan berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Penelitian ini berkontribusi pada teori manajemen impresi dengan menegaskan bahwa laporan keberlanjutan adalah alat untuk mengelola kesan pemangku kepentingan terhadap citra keberlanjutan perusahaan, terutama ketika perusahaan terlibat dalam praktik yang tidak berkelanjutan. Terakhir, studi kami diyakini sebagai salah satu dari sedikit yang berfokus pada penyediaan bukti empiris. Fokusnya adalah bagaimana pelaporan keberlanjutan digunakan sebagai “tabir asap” penghindaran pajak.
Metode dan Hasil Penelitian
Studi ini menggunakan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Indonesia pada periode 2010-2018. Periode ini penting karena menandai transisi dari laporan tahunan tulisan tangan ke publikasi digital (Gunawan et al., 2022). Sebuah kemajuan teknologi yang memfasilitasi aksesibilitas dan transparansi yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan 11 variabel, terdiri dari satu variabel dependen, satu variabel berminat, satu variabel interaksi, dan 8 variabel kontrol. Variabel dependen adalah kualitas pelaporan keberlanjutan (SR) yang pengukurannya berdasarkan total item yang GRI perlukan, penerapan pedoman yang umum oleh perusahaan Indonesia. Selain itu, variabel yang kami minati adalah tarif pajak efektif tunai (TA). Terhitung sebagai rasio negatif pajak tunai yang telah terbayarkan terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak. Untuk meningkatkan kesesuaian model empiris kami, kami telah memasukkan beberapa variabel kontrol.
Awalnya, kami memasukkan variabel kontrol berbasis karakteristik perusahaan, seperti profitabilitas (ROA), leverage (LEV), ukuran perusahaan (FSIZE), usia perusahaan (LNAGE), dan properti, pabrik, dan peralatan (APD), berdasarkan studi sebelumnya oleh (Harymawan et al., 2022). Sebaliknya, variabel kontrol berbasis tata kelola, seperti ukuran dewan (BSIZE), komisaris independen (INDBOC), dan ukuran auditor (BIG4), berdasarkan pada temuan dari (Harymawan, Putra, Fianto, & Wan Ismail, 2021).
Studi ini menghasilkan dua kesimpulan kunci. Pertama, temuan kami menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan terutama berguna sebagai strategi greenwashing untuk menutupi praktik penghindaran pajak, daripada strategi penyelarasan. Mendukung teori manajemen impresan, inkonsistensi ini menyiratkan bahwa pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan tercatat di Indonesia merupakan bagian dari strategi window dressing, terutama dalam konteks penghindaran pajak. Kedua, temuan kami menegaskan bahwa partisipasi pengampunan pajak merupakan variabel interaksi penting dalam hubungan antara penghindaran pajak dan pelaporan keberlanjutan. Kami mengamati perbedaan yang signifikan dalam kualitas pelaporan keberlanjutan rata-rata antara perusahaan yang berpartisipasi dan yang tidak. Secara khusus, perusahaan yang secara aktif menghindari pajak secara signifikan menurunkan kualitas pelaporan keberlanjutan mereka ketika mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Selain itu, analisis kami menunjukkan bahwa periode pengampunan pajak saja sudah cukup untuk menyangga hubungan positif antara penghindaran pajak dan pelaporan keberlanjutan.
Penulis: Mohammad Nasih, Iman Harymawan, Siti Zaleha Abdul Rasid, dan Fajar Kristanto Gautama Putra
Link:
Baca juga: Apakah Seorang CEO dari Universitas Terkemuka Menciptakan Lingkungan Kerja yang Baik?
