Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). AKI di Indonesia masih mencapai 177 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan AKI di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2017 adalah sebesar 7-8 per 100.000 kelahiran hidup, atau sekitar 0,03% per tahun (BPS, 2017). Tren AKI di Indonesia memang menunjukkan penurunan bertahap namun tidak signifikan sehingga belum mampu mencapai target SDG yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (Wulandari et al., 2021).
Terdapat berbagai penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi angka kematian ibu di Indonesia. Penyebab tidak langsung dari tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya persalinan dan pengambilan keputusan, keterlambatan dalam merujuk ke fasilitas kesehatan, serta keterlambatan dalam penanganan oleh tenaga kesehatan.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan angka kematian ibu di Indonesia. Sebuah penelitian mengenai implementasi kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten melaporkan adanya kebijakan yang memperhatikan kearifan lokal. Prosedurnya berupa pembatasan wewenang bagi keterlibatan dukun bayi tradisional dalam penanganan persalinan. Pemerintah kabupaten memberikan arahan dan pelatihan kepada dukun bayi tradisional mengenai kesehatan ibu. Pemerintah kabupaten melibatkan Unit Kerja Perangkat Daerah setempat untuk mengkoordinasikan kepala desa dengan bidan dalam menangani persalinan di fasilitas kesehatan. Implementasi ini menunjukkan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi angka kematian ibu di indonesia adalah dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan. Upaya ini sejalan dengan laporan mengenai disparitas persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Indonesia yang masih sangat besar. Provinsi Maluku memiliki cakupan terendah; sementara itu, Provinsi Jakarta mencapai cakupan tertinggi.
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan di fasilitas medis. Dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan bantuan uang tunai langsung, pemerintah telah memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas medis guna meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Namun, kapasitas komunitas lokal di Indonesia masih dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan fasilitas kesehatan sebagai pilihan tempat persalinan. Sebuah studi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia, menyatakan bahwa ibu hamil yang keputusannya ditentukan oleh suami, orangtua, atau dukun bayi tradisional memilih untuk melahirkan di rumah dengan dukun bayi tradisional sebagai penolong persalinan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa tinggal dengan keluarga lain dapat mempengaruhi rumah tangga dalam memilih tempat persalinan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017.
Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang memilih melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 80,3%. Sementara itu, proporsi perempuan yang tinggal bersama orang tua, mertua, atau kerabat sebesar 34,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan status tinggal di rumah sendiri memiliki kemungkinan 1,248 kali lebih besar untuk memilih melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan wanita yang tinggal bersama orang tua, mertua, atau kerabat. Indonesia adalah contoh negara dengan masyarakat yang sangat menerapkan sistem patriarki di mana wanita tidak secara eksklusif memilih keinginan kesehatan reproduksi mereka [31]. Dengan kuatnya sistem patriarki, wanita merasa sulit menjustifikasi keputusan mereka yang berakhir pada mengikuti perintah suami untuk melahirkan di rumah. Dengan kondisi ini, maka perempuan yang dapat memilih melahirkan di fasilitas kesehatan adalah perempuan yang memiliki otonomi kuat dalam keluarga.
Selain status tempat tinggal, penelitian ini menemukan bahwa jenis tempat tinggal, kelompok usia, tingkat pendidikan, paritas, status kekayaan, asuransi kesehatan, dan perawatan antenatal juga berkaitan dengan pilihan tempat melahirkan. Perempuan yang memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan di fasilitas kesehatan adalah wanita yang tinggal di wilayah perkotaan, berusia 35-39 tahun, memiliki riwayat pendidikan menengah, primipara (kehamilan pertama atau kedua), kaya, memilki asuransi kesehatan, dan memiliki riwayat antenatal care lengkap.
Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan target spesifik guna menekan angka persalinan di rumah. Pemerintah perlu memberikan bantuan yang lebih intensif kepada wanita atau ibu hamil yang masih tinggal dalam keluarga besar untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan. Secara spesifik, pemerintah dapat menargetkan upaya tersebut pada ibu hamil yang tinggal di pedesaan, berusia muda, memiliki riwayat pendidikan rendah, multipara, memiliki status ekonomi rendah, tidak memiliki asuransi kesehatan, dan tidak patuh mengunjungi antenatal care. Intervensi ini dapat diperluas tidak hanya untuk ibu hamil, tetapi juga keluarganya.
Penulis: Ratna Dwi Wulandari, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 51动漫
Sumber: Laksono AD, Wulandari RD, Matahari R, Rohmah N. The choice of delivery place in Indonesia: Does home residential status matter? Heliyon. 2023. 9: 1-9 Link Artikel:
