UNAIR NEWS – 51动漫 (UNAIR) menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen () DPR RI. Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin (26/5/2025) bertempat di Ruang Sidang Pleno Balai RUA Lt 4 Kampus MERR-C UNAIR. Kegiatan ini mengusung tema Peran BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS dan OECD dalam Konteks Ekonomi Internasional.
Forum berlangsung interaktif, melibatkan jajaran pimpinan, dosen, serta mahasiswa UNAIR. Sementara itu, dari pihak BKSAP DPR RI, hadir Bramantyo Suwondo MIR, Wakil Ketua BKSAP DPR RI periode 20242029; Dr Hillary Brigitta Lasut SH LLM; dan Arzeti Bilbina SE MAP. Forum dipenuhi beragam pandangan kritis dari kalangan civitas academica terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Peran Akademik dalam Diplomasi Global
Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni UNAIR, Prof Dr Bambang Sektiari Lukiswanto DEA DVM membuka diskusi dengan menyoroti dinamika global yang menuntut ketepatan sikap diplomasi Indonesia. Menurutnya, perubahan geopolitik seperti konflik di Palestina dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump menunjukkan pentingnya diplomasi parlemen yang adaptif dan berakar pada prinsip bebas-aktif.
淜ondisi dunia yang sedang panas, seperti Palestina, kebijakan Trump, dan bagaimana diplomasi parlemen dilaksanakan berpedoman pada prinsip diplomasi internasional kita yang bebas-aktif, jelas Prof Bambang.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di level internasional. 淧eran signifikan Indonesia bisa terlihat dari kontribusi civitas academica, selaras dengan tagline UNAIR, Berdampak Nyata, tambahnya.
BKSAP Serap Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI periode 20242029 Bramantyo Suwondo MIR menyambut baik masukan dari lingkungan akademik. Kunjungan ke UNAIR ini, menurutnya, menjadi sarana untuk memperkaya substansi diplomasi parlemen melalui perspektif ilmiah. 淜ami ingin mendengar dari civitas academica, poin apa saja yang perlu diperkuat dalam diplomasi parlemen, ujarnya.
Ia menekankan bahwa diplomasi parlemen memiliki karakteristik unik yang bisa menjadi pelengkap bagi diplomasi eksekutif. 淒iplomasi ini bersifat agile. Tidak harus melalui jalur formal dan seringkali lebih mendalam. Meski tetap berada dalam koridor non-eksekutif. Harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah, tegasnya.
Arah Politik Luar Negeri
Forum diskusi pun berkembang menjadi ruang refleksi atas arah politik luar negeri Indonesia. Dekan FISIP UNAIR Prof Dr Bagong Suyanto Drs M Si mempertanyakan apakah posisi Indonesia yang selama ini bersikap non-blok masih relevan dalam konteks global saat ini.
淎pakah kita masih terjebak dalam romantisasi non-blok? Amerika saja menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingan ekonomi domestik. Mengapa kita tidak bermain di dua blok sekaligus yang menguntungkan kita? kritiknya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dr Phill Siti Rokhmawati Susanto S IP MIR, kepala departemen Hubungan Internasional UNAIR. Ia menilai bahwa posisi non-blok tetap menjadi pilihan strategis bagi Indonesia di tengah banyaknya tawaran kerja sama internasional. 淢elihat posisi Indonesia di BRICS dan tawaran-tawaran lain, kami justru berpendapat bahwa menolak adalah pilihan yang tepat. Secara historis, kita punya posisi kuat sebagai negara non-blok, ungkapnya.
Penulis: Samudra Luhur
Editor: Yulia Rohmawati
