Afghanistan sering digambarkan sebagai negeri yang tak pernah selesai dengan konflik. Namun di balik perang dan perebutan kekuasaan, ada satu hal yang jarang dibahas secara sederhana: peran besar etnisitas dalam politik negara itu. Afghanistan memang rumah bagi banyak kelompok, Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, dan lainnya. Sayangnya, keberagaman ini sering berubah menjadi sumber perpecahan, terutama ketika digunakan sebagai alat politik.
Setelah Taliban tumbang pada 2001, banyak orang berharap Afghanistan bisa memulai babak baru. Dunia internasional turun tangan, membantu membangun pemerintahan baru, dan mendorong hadirnya demokrasi. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Presiden Hamid Karzai dan Ashraf Ghani, keduanya berasal dari etnis Pashtun, sering dikritik karena dianggap lebih mengutamakan kelompoknya sendiri. Jabatan-jabatan penting banyak diisi orang tertentu, sementara kelompok lain ditempatkan pada posisi yang tidak memiliki kekuatan nyata.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar soal politik, tetapi soal rasa keadilan. Ketika satu kelompok merasa lebih diutamakan, sementara yang lain tersisih, muncul ketidakpercayaan yang meluas. Lama-lama, masyarakat tidak lagi melihat pemerintah sebagai milik semua, tetapi sebagai milik œmereka, bukan œkita. Rasa terpisah ini menjadi bibit bagi ketegangan yang terus tumbuh.
Di saat yang sama, pemilu di Afghanistan sering berubah menjadi ajang penguatan identitas etnis. Para kandidat tahu bahwa identitas adalah alat paling mudah untuk mendapatkan dukungan. Alih-alih menawarkan solusi yang menyatukan, mereka justru menekankan perbedaan. Ketika politik berjalan seperti ini, pemilihan presiden pun lebih mirip kompetisi antar-etnis daripada kontestasi gagasan.
Sejarah panjang konflik Afghanistan juga menambah rumit keadaan. Pada masa perang, berbagai kelompok pernah dipersenjatai atau didukung oleh negara lain. Pakistan, Iran, Uni Soviet, dan Amerika Serikat ikut menanam kepentingan mereka. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling curiga, membawa warisan konflik yang sulit dibersihkan.
Di tengah semua ini, negara Afghanistan sendiri sering digambarkan lemah. Pemerintah tidak mampu menyediakan layanan dasar secara merata. Ketika negara tidak hadir, masyarakat akhirnya bersandar pada jaringan keluarga, suku, atau kelompok etnis. Identitas negara menjadi kabur, digantikan oleh identitas kelompok.
Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan etnis bukan sekadar perbedaan budaya. Ia telah berubah menjadi cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika Afghanistan ingin menemukan masa depan yang lebih damai, langkah pertama adalah memastikan bahwa semua kelompok merasa dilibatkan, bahwa negara bukan milik satu etnis saja, tetapi rumah bagi seluruh rakyatnya.
Penulis: Dr. Mohammad Ayub Mirdad, M.Hub.Int
