Cakupan kesehatan semesta atau yang lebih dikenal dengan istilah Universal Health Coverage (UHC) telah menjadi isu utama kesehatan yang sedang dikejar berbagai negara di seluruh dunia. Sayangnya, pencapaian UHC di negara berpenghasilan menengah dan rendah masih dibayang-banyagi oleh kurangnya dana dan sustainaibilitas pendanaan yang belum berkembang dengan baik. Negara-negara tersebut harus berjuang dengan anggaran terbatas untuk kesehatan dan menanggung sejumlah besar populasi miskin yang merupakan kelompok masyarakat paling rentan karena harus membayar biaya perawatan kesehatan. Sebagai negara yang memilih untuk mencapai UHC melalui mekanisme jaminan kesehatan sosial, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan di Indonesia memberikan bukti bagaimana seharusnya pemerintah mengakomodir perbedaan kebutuhan penduduk miskin agar terlindungi dengan baik.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada the Airlangga Centre for Health Policy membuktikan bagaimana tingkat pendidikan penduduk miskin menentukan bagaimana mereka dapat memperoleh benefit dari JKN. Menggunakan data besar studi JKN yang dilakukan oleh Kemenkes, peneliti menemukan bahwa meskipun pemerintah menyediakan JKN secara gratis melalui kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) bagi penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin masih belum tercakup oleh asuransi kesehatan ini. Temuan kami menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal orang miskin menghalangi mereka untuk menikmati hak untuk terdaftar dalam JKN sebagai PBI. Orang miskin dengan pendidikan tinggi cenderung ditanggung oleh JKN dan kelompok dengan status ekonomi yang lebih miskin cenderung mendaftar sebagai peserta JKN dibandingkan yang termiskin. Masyarakat miskin di pedesaan lebih cenderung tidak tercakup oleh JKN. Semua temuan itu menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses ke cakupan kesehatan universal di sepanjang garis sosial ekonomi.
Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah nampaknya perlu kembali memastikan inklusi sosial dalam mekanisme JKN, mendaftarkan orang miskin yang berhak menjadi PBI. Sebagai sebuah program sosial, JKN harus inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Signifikansi pendidikan dalam kepesertaan JKN dalam penelitian ini menunjukkan perlu adanya upaya khusus memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk memahami prosedur yang rumit dalam mengakses JKN. Selain itu, pesan promosi JKN harus mampu menjelaskan prosedur dan risiko terkait kesehatan untuk menginisiasi kerelaan masyarakat miskin untuk menuntut haknya untuk dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah diharapkan dapat dan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Temuan ini menyoroti pentingnya investasi pemerintah dalam JKN, yang harus didukung dengan investasi dalam pendidikan penduduk miskin.
Penulis: Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes.
Link jurnal: Putri, N. K., Laksono, A. D., & Rohmah, N. (2023). Predictors of national health insurance membership among the poor with different education levels in Indonesia. BMC Public Health, 23(1), 373. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15292-9
