Salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No 1 (no poverty) adalah menyediakan perlindungan sosial melalui subsidi (target 3). Untuk mencapai target tersebut, diperlukan metode khusus untuk menyalurkan subsidi secara efektif. Indonesia telah mengadopsi sebuah proses untuk menyalurkan subsidi energi (LPG) dengan menerapkan inovasi solusi blockchain untuk identitas digital. Studi ini berfokus pada penerapan manajemen identitas berbasis blockchain untuk mendukung penyaluran subsidi energi yang adil di tujuh kota di Indonesia. Metodenya terdiri dari tinjauan pustaka untuk menganalisis tantangan kebijakan yang dapat menghambat penerapan identitas berbasis blockchain dalam penyaluran subsidi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun identitas berbasis blockchain berhasil mendukung penyaluran subsidi, kurangnya dukungan kebijakan akan menciptakan celah dalam keabsahan metode untuk menyalurkan subsidi tersebut. Studi ini diharapkan dapat memandu pemerintah dan organisasi dalam mengadaptasi solusi blockchain ke dalam kebijakan masa depan yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk berkontribusi dalam mencapai target 3 tujuan pembangunan berkelanjutan no 1.
Komitmen Indonesia untuk mencapai target 3 Tujuan Pembanguna Berkelanjutan No 1 mencerminkan fokus pada perlindungan sosial berkualitas tinggi dan layanan dasar melalui subsidi, termasuk subsidi energi (LPG). Strategi penyaluran subsidi energi mengadopsi inovasi teknologi untuk memastikan proses penyaluran secara efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil proyek percontohan yang menggunakan manajemen identitas berbasis blockchain untuk menyalurkan subsidi LPG tampaknya membuahkan hasil. Sekitar 9.830 dari 14.193 penerima manfaat di tujuh kota di Indonesia telah menerima penyaluran subsidi LPG dari tahun 2018 hingga 2019. Hal ini dikarenakan manajemen identitas berbasis blockchain telah mendukung penyaluran subsidi yang aman dan adil dalam hal penerima manfaat yang tepat sasaran, kuantitas dan kualitas LPG, waktu yang tepat, serta prosedur administratif selama proyek percontohan tersebut.
Namun, kurangnya dukungan kebijakan terhadap identitas berbasis blockchain akan menciptakan celah dalam keabsahan metode penyaluran subsidi tersebut. Hal ini kemudian akan menghambat kelanjutan penyaluran di masa depan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tantangan kebijakan saat ini terhadap penerapan identitas berbasis blockchain di Indonesia. Temuan studi ini diharapkan dapat memandu pemerintah dan organisasi dalam mengadaptasi solusi blockchain ke dalam kebijakan masa depannya. Inti argumennya adalah bahwa inovasi identitas berbasis blockchain dapat dimanfaatkan secara efektif untuk berkontribusi pada pencapaian target 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 1 (No Poverty).
Penulis: Intan Innayatun Soeparna dan Novita Deviani
DOI:
