Masalah utama bagi penduduk perkotaan adalah pemukiman kumuh yang diakibatkan oleh kemiskinan. Kemiskinan memiliki banyak dimensi, baik fisik, sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan spiritual, termasuk kerentanan yang dialami oleh orang miskin, seperti kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini mengakibatkan orang miskin di daerah perkotaan lebih rentan terhadap penyakit. Situasi ini merupakan beban ganda akibat kualitas lingkungan yang buruk dan kemiskinan.
Masalah utama perkotaan di negara-negara berkembang menunjukkan dua subsistem yang saling berinteraksi, yaitu: 1) Subsistem sosial seperti pengangguran, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan, dan; 2) Subsistem lingkungan (pencemaran air, udara, dan tanah, pengelolaan limbah, kelangkaan air bersih, pemukiman). Kebutuhan penduduk miskin perkotaan untuk hidup sehat seringkali tidak terpenuhi karena kesulitan mengakses layanan publik.
Orang dengan status ekonomi rendah seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua golongan, terutama golongan menengah ke bawah. Sebagai pelaksana kebijakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah melakukan upaya maksimal untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan. Pemerintah juga telah memperluas subsidi kontribusi bagi keluarga yang kurang mampu.
Berdasarkan hasil analisis data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, rata-rata penggunaan rumah sakit oleh masyarakat miskin perkotaan di Indonesia sebesar 4,2%. Sementara itu, analisis ini menunjukkan bahwa 63,1% masyarakat miskin perkotaan telah terdaftar sebagai anggota JKN, 1,6% memiliki asuransi swasta, dan 0,4% memiliki asuransi pemerintah dan swasta secara bersamaan. Meski tingkat keanggotaan JKN memiliki persentase terbesar, akan tetapi pemerintah masih memiliki tantangan besar karena masih adanya 34,9% masyarakat miskin perkotaan yang belum memiliki asuransi kesehatan.
Selain kepemilikan asuransi kesehatan, terdapat lima faktor yang terbukti memiliki hubungan signifikan terhadap pemanfaatan rumah sakit di kalangan masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Kelima faktor tersebut adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan laki-laki. Berdasarkan status pernikahan, individu yang menikah atau tinggal dengan pasangan memiliki kemungkinan lebih untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan individu yang bercerai atau tidak pernah menikah. Menurut tingkat pendidikan, semua jenis pendidikan memiliki kemungkinan lebih besar untuk memanfaatkan rumah sakit daripada tidak pendidikan. Di sisi lain, berdasarkan jenis pekerjaan, semua jenis pekerjaan memiliki peluang lebih kecil daripada tidak bekerja untuk memanfaatkan rumah sakit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki asuransi pemerintah cenderung lebih mungkin memanfaatkan layanan rumah sakit daripada masyarakat yang tidak diasuransikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin perkotaan yang memiliki asuransi lebih cenderung memanfaatkan layanan rumah sakit. Pola ini sama pada populasi umum yang bukan masyarakat miskin perkotaan, baik di Indonesia maupun di negara lain seperti India dan Ghana (Singh et al., 2022; Laksono et al., 2019).
Secara umum, orang miskin cenderung tidak memiliki asuransi swasta, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mendaftar asuransi swasta utamanya bagi individu yang memiliki penyakit kronis. Melalui asuransi yang dikelola pemerintah, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan komprehensif di rumah sakit tanpa menanggung biaya pelayanan. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi beberapa masalah krusial yang harus ditangani utamanya mengenai kualitas pelayanan yang dinilai masih rendah, pelayanan yang lebih lama, atau prosedur yang sulit dipahami. Penyelesaian isu-isu tersebut merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional utamanya bagi masyarakat miskin perkotaan di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi yang dijalankan oleh pemerintah lebih efektif dalam meningkatkan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat miskin perkotaan di Indonesia dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki asuransi. Meski demikian, jika dibandingkan dengan asuransi swasta, asuransi pemerintah memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah. Opsi yang paling efektif dalam meningkatkan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat miskin perkotaan di Indonesia adalah dengan menggabungkan kepemilikan asuransi pemerintah dan asuransi swasta.
Penulis: Ratna Dwi Wulandari, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 51动漫
Sumber : Wulandari, R.D., Laksono, A.D., Mubasyiroh, R. et al. Hospital utilization among urban poor in Indonesia in 2018: is government-run insurance effective? BMC Public Health 23, 92 (2023) Link Artikel:
