Krisis pengungsi masih menjadi isu global yang belum menemukan solusi tuntas. Jutaan orang harus meninggalkan tanah kelahiran mereka akibat perang, konflik, dan bencana. Namun setelah tiba di negara penampung, tantangan baru muncul: bagaimana mereka bisa hidup mandiri, bukan sekadar bergantung pada bantuan kemanusiaan?
Ditulis berdasarkan penelitian Wahyu Jatmiko (University of Southampton), A. Azizon (Universitas Indonesia), dan Raditya Sukmana (51动漫), salah satu jawabannya adalah kewirausahaan pengungsi. Dengan berbisnis skala kecil atau mikro, para pengungsi dapat memperoleh pendapatan, berintegrasi dengan masyarakat lokal, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Bahkan, studi menunjukkan wirausaha pengungsi bisa memberi manfaat lebih luas攖ransfer pengetahuan, inovasi, hingga pertumbuhan ekonomi bagi negara tuan rumah.
Sayangnya, mewujudkan ini tidak mudah. Hambatan terbesar adalah akses pembiayaan. Sebagian besar pengungsi dianggap tidak layak bank (unbankable) karena tidak memiliki jaminan, riwayat kredit, atau status hukum yang jelas. Akibatnya, lembaga keuangan formal enggan menyalurkan dana kepada mereka.
Untuk menjawab masalah ini, Jatmiko, Azizon, dan Sukmana menawarkan sebuah inovasi: pembiayaan mikro campuran Islam (Islamic blended microfinance). Model ini memadukan dukungan pemerintah, investasi swasta, dana filantropi, serta instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pembiayaan yang tepat bagi wirausahawan pengungsi, dengan dua pertanyaan utama:
- Bisakah pembiayaan mikro campuran Islam menjadi solusi potensial bagi kewirausahaan pengungsi?
- Bagaimana menyelesaikan perbedaan logika kelembagaan (institutional logics) antara pemerintah, swasta, filantropi, dan agama dalam model tersebut?
Studi ini tidak hanya berbicara di tataran konsep, tapi benar-benar menelaah bagaimana logika kelembagaan dari berbagai aktor bisa dipertemukan. Para peneliti menggunakan kerangka empat dimensi logika kelembagaan : posisi makro, konteks, temporalitas, dan pluralitas nilai.
Mereka memusatkan perhatian pada Indonesia sebagai laboratorium alami. Meskipun Indonesia bukan negara tujuan utama pengungsi, negeri ini punya pengalaman panjang dalam mikrofinansial dan eksperimen pembiayaan campuran syariah. Contohnya, program Ultra Mikrofinancing (UMi) dan inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang memenangkan penghargaan IsDB pada 2023.
Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mikrofinansial dan intervensi pengungsi, serta analisis kebijakan. Dengan begitu, model yang diajukan bukan hanya hasil spekulasi akademik, tetapi juga lahir dari dialog nyata dengan pelaku lapangan.
Penelitian ini memperlihatkan bahwa merancang pembiayaan mikro untuk pengungsi bukan sekadar soal menyalurkan dana, melainkan bagaimana menyatukan kepentingan berbagai pihak yang sering kali memiliki logika berbeda. Di satu sisi, investor swasta menuntut kepastian keuntungan agar modal mereka tidak hilang percuma. Di sisi lain, organisasi filantropi lebih menekankan dampak sosial, meski tanpa imbal hasil finansial. Pemerintah hadir dengan logika kebijakan dan pemerataan, sementara Islam menawarkan kerangka keadilan sosial dan solidaritas melalui zakat dan wakaf.
Jika dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, logika ini kerap saling bertentangan. Investor mungkin enggan menaruh modal karena risiko dianggap terlalu besar. Filantropi bisa merasa frustrasi karena dana yang mereka salurkan tidak berkelanjutan. Pemerintah terbatas dengan anggaran dan birokrasi, sementara umat bertanya-tanya sejauh mana zakat dan wakaf bisa menjangkau masalah global seperti pengungsi.
Di sinilah pembiayaan mikro campuran Islam hadir sebagai jembatan. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini memungkinkan semua pihak berkontribusi tanpa kehilangan identitas logikanya. Pemerintah memberikan subsidi dan jaminan agar risiko bisa ditekan. Investor swasta tetap memperoleh imbal hasil yang masuk akal. Zakat bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif dasar pengungsi, sementara wakaf menopang kegiatan produktif seperti pelatihan dan modal usaha.
Yang menarik, pembagian risiko diatur secara dinamis. Dalam kondisi normal, investor menerima hasil stabil, sementara dana wakaf ikut menopang usaha. Ketika ekonomi melemah, wakaf mengambil porsi risiko lebih besar, sehingga swasta tidak lari meninggalkan program. Namun jika terjadi pertumbuhan pesat, keuntungan dibagi adil untuk semua. Dengan mekanisme ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan semua tetap terlibat dalam jangka panjang.
Kelayakan ide ini terlihat nyata melalui pembelajaran dari Indonesia, khususnya program Ultra Mikrofinancing (UMi). Meskipun program ini belum spesifik untuk pengungsi, ia sudah berhasil menggabungkan dana pemerintah, swasta, dan filantropi, bahkan 45% portofolionya berbasis syariah. Dari sini, peneliti melihat bukti bahwa model yang mereka rancang bukan sekadar teori, tetapi bisa diwujudkan dalam praktik.
Temuan penelitian ini memberi pesan yang jelas: masa depan pembiayaan pengungsi tidak bisa hanya diserahkan pada satu pihak saja. Negara tidak mampu sendirian, swasta enggan jika tanpa insentif, filantropi terbatas sumbernya, dan lembaga keagamaan butuh legitimasi regulasi. Namun ketika semuanya dipadukan dalam kerangka campuran berbasis Islam, terbuka peluang lahirnya solusi yang berkelanjutan sekaligus inklusif.
Implikasi pertama adalah bagi dunia kebijakan. Pemerintah perlu mulai melihat zakat dan wakaf bukan hanya instrumen tradisional untuk kebutuhan domestik, melainkan juga alat yang relevan dalam skala global, khususnya untuk krisis kemanusiaan seperti pengungsi. Dukungan regulasi, fatwa, serta mekanisme pengawasan akan sangat menentukan keberhasilan implementasinya.
Implikasi kedua adalah bagi sektor swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan desain pembagian risiko yang cerdas, keterlibatan swasta dalam pembiayaan pengungsi bukan lagi sebuah beban, melainkan peluang. Investor bisa tetap memperoleh imbal hasil, sekaligus berkontribusi pada tujuan sosial yang mulia攕esuatu yang semakin bernilai tinggi dalam era impact investing.
Implikasi ketiga adalah bagi lembaga filantropi dan masyarakat sipil. Kolaborasi dalam model campuran ini membuat peran mereka tidak hanya sekadar 減enyumbang dana, tetapi bagian dari ekosistem yang mendorong kemandirian pengungsi. Artinya, setiap rupiah yang disalurkan bisa berputar lebih lama, menjangkau lebih banyak orang, dan tidak berhenti pada bantuan sesaat.
Untuk mewujudkan pembiayaan mikro campuran Islam bagi pengungsi, penelitian ini menekankan perlunya langkah bertahap melalui proyek percontohan, memperkuat kapasitas lembaga keuangan mikro sebagai penyalur, serta menggunakan mekanisme bundling agar dana dari pemerintah, swasta, zakat, dan wakaf bisa dikelola lebih efisien. Teknologi digital seperti fintech syariah dapat memperluas jangkauan dan menekan biaya, sementara program literasi keuangan serta pendampingan usaha penting agar pengungsi tidak hanya menerima modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara berkelanjutan.
Studi Jatmiko dan kolega menegaskan bahwa kemandirian pengungsi melalui kewirausahaan bukanlah mimpi kosong. Dengan desain pembiayaan mikro campuran Islam yang cermat, berbagai pihak bisa bergandengan tangan: pemerintah, swasta, filantropi, dan agama.
Model ini bukan hanya soal angka dan keuntungan, melainkan juga tentang keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan. Jika berhasil diterapkan, ia dapat menjadi tonggak baru bagaimana keuangan Islam berkontribusi pada penyelesaian tantangan global, menjadikan pengungsi bukan sekadar penerima bantuan, tetapi aktor pembangunan yang berdaya.
Penulis: Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A
